Kliping Berita AMPL Hari Ini ( 24 nov 2009)

Krisis Air di Kepulauan Parah
SUMENEP - Sejumlah wilayah di Madura telah diguyur hujan. Namun, persoalan kekeringan dan krisis air bersih masih terjadi. Terutama, di daerah kepulauan di Sumenep. Seperti di Kangean, Sapeken, dan pulau lainnya.

Banjir Ancam Jakarta
[JAKARTA] Banjir besar diprediksi akan melanda Jakarta pada pekan ketiga Desember 2009 hingga pekan ketiga Januari 2010. Potensi banjir tahun ini diprediksi lebih besar dibanding banjir yang terjadi di Jakarta tahun 2007.

Rumah Warga Kebanjiran
BANDUNG, KOMPAS - Hujan lebat tiga hari terakhir di Kabupaten Bandung, Jawa Barat, mengakibatkan ratusan rumah tergenang air akibat luapan Sungai Citarum. Minggu (22/11), ratusan warga mulai mengungsi dan menyelamatkan harta benda mereka.

Banjir di Dayeuhkolot dan Baleendah Meluas
SOREANG, (PR).- Hujan deras yang kembali turun pada Sabtu (21/11) malam membuat genangan banjir di wilayah Kecamatan Dayeuhkolot dan Kecamatan Baleendah meluas. Bukan hanya Kp. Leuwibandung Desa Citeureup Kec. Dayeuhkolot yang terendam, melainkan juga Kp. Bojong Asih Desa Dayeuhkolot, Kelurahan Pasawahan, dan Desa Cangkuang Wetan.

Banjir 2 Meter,70 KK Bertahan di Pengungsian
BANDUNG (SI) - Hujan deras yang berlangsung sekitar 12 jam sejak Sabtu (21/11) hingga dini hari kemarin membuat ketinggian air di RT 02/20, Kampung Cieunteung, Kelurahan/Kecamatan Baleendah, Kabupaten Bandung naik 1,5 meter hingga 2 meter.

Banjir Terus, Keraguan Muncul
Hujan deras pada Jumat (13/11) malam membuat geger Jakarta. Genangan hingga setinggi 50 sentimeter muncul di lima wilayah kota. Guyuran selama dua jam itu berbuntut kemacetan lalu lintas hampir di semua jalur protokol dan lintas kota akibat terhambat banjir-banjir kecil hingga Sabtu dini hari.

Manusia Gorong-gorong, Buat Air Lancar Mengalir
Drainase tersumbat sampah sudah lumrah di Jakarta, sama seperti kebiasaan warganya membuang sampah sembarangan. Ketika banjir terjadi akibat tabiat buruk itu, "manusia gorong-gorong" tampil sebagai penyelamat.

Ciliwung Ditargetkan Bersih Sampah Tiga Tahun Lagi
Jakarta, Kompas - Badan Pengelola Lingkungan Hidup Daerah DKI Jakarta menargetkan Sungai Ciliwung bebas dari sampah tiga tahun lagi. Saat ini, pemerintah telah mengurangi tiga dari tujuh lokasi pembuangan sampah ilegal di sepanjang sungai tersebut.

Pemprov DKI Jakarta Targetkan Kali Ciliwung Bersih Tahun 2012
JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menargetkan Sungai Ciliwung akan bersih dari sampah pada tahun 2012. Artinya, tiga tahun ini upaya pembersihan kali dan pemberdayaan bantaran kali harus efektif dilakukan.

Ibu-ibu Tulang Punggung Kebersihan Kali Ciliwung
JAKARTA, KOMPAS.com - Para ibu di RW 7 dan RW 8 Kelurahan Lenteng Agung dinobatkan sebagai tulang punggung kebersihan lingkungan oleh para warganya. Mereka yang tergabung dalam Pendidikan Kesejahteraan Keluarga (PKK) aktif membersihkan lingkungan di bantaran hulu Kali Ciliwung.

Volume Sampah Naik Tiga Kali Lipat
KOTA - Dalam tiga tahun terakhir, volume sampah di Karanganyar meningkat hingga tiga kali lipat. Lantaran belum dapat mengatasi dengan maksimal, masyarakat diminta berpartisipasi dalam pengelolaannya.

Tangerang Siap Kerja Sama Sampah dengan Tangsel
PEMERINTAH Kabupaten Tangerang siap bekerja sama dengan komplek-komplek perumahan yang ada di Kota Tangerang Selatan (Tangsel) untuk pengelolaan sampah. Keadaan ini terkait tidak diperbolehkan Tangerang Selatan (Tangsel) membuang sampah ke tempat pembuangan sampah akhir (TPA) Jatiwaringin, Kabupaten Tangerang mulai Januari 2010.

Untuk Berita Selengkapnya mengenai Situs AMPL

Silahkan Ketik http://www.ampl. or.id atau http://digilib- ampl.net

Berita KIARA, 23 November 2009: Blunder Fadel

M. Riza Damanik

Sekjen Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA) dan

Peneliti Senior Institut Hijau Indonesia




Keputusan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menempatkan Fadel Muhammad
sebagai pucuk pimpinan di Departemen Kelautan dan Perikanan RI, periode
2009-2014 menimbulkan kesan beragam di hadapan publik. Bagi sekelompok
pelaku usaha, sosok Fadel sebagai seorang pengusaha memberikan “chemistry”
yang pas untuk merasionalisasikan peluang bisnis yang masih terbuka luas di
sektor ini. Ditambah lagi latar belakang sebagai politisi senior Golkar,
memberikan jaminan atas kepiawaiannya dalam membangun komunikasi struktural,
baik ke presiden maupun DPR. Bagi sebagian pihak lain, pilihan ini justru
menegaskan bahwa, lima tahun ke depan sektor Kelautan dan Perikanan akan
menjadi alat komersial guna memantapkan sumber pendapatan utama bagi Kabinet
Indonesia Bersatu Jilid II. Jika demikian, patut kiranya publik secara
seksama mulai mencermati berbagai inisiasi yang sifatnya bilateral,
multilateral ataupun pemberian insentif kepada sektor swasta untuk
mengkomersialisasi kawasan ataupun komoditas perikanan, agar jangan sampai
mengancam keselamatan dan kedaulatan rakyat Indonesia. Apalagi diketahui
setidaknya ada dua warisan kebijakan pemerintah dan DPR periode sebelumnya
yang belum sempurna: UU Perikanan yang baru saja diamandemen dan UU
Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, yang keduanya memberi
peluang pengusahaan oleh asing di wilayah perairan pesisir dan laut
Indonesia.


*Sudah dua blunder*

Layaknya pendatang baru, berbagai promosi dan gagasan terus dikemukakan
Fadel Muhammad untuk menghibur hati publik dalam 100 hari masa tugasnya.
Dari sini pula blunder bermula. Pertama, menghapuskan pungutan retribusi
terhadap nelayan guna mendorong peningkatan kesejahteraan nelayan (KOMPAS, 5
November 2009). Dalam konteks “kehumasan” menghapuskan pungatan retibusi
terhadap nelayan seolah memberikan pesan yang pro terhadap rakyat kecil.
Padahal, terminologi nelayan yang termaktub di dalam UU Perikanan versi
amandemen dibagi menjadi dua, yakni: Nelayan dan Nelayan Kecil (Pasal 1 Ayat
10 dan 11). Penambahan kata sifat “kecil” setelah kata benda “nelayan”
dimaksudkan untuk menjelaskan latar usaha nelayan kecil, yakni semata-mata
untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kemudian, untuk menjelaskan lebih jauh
terkait kapasitas produksi, teknologi, dan wilayah jelajah nelayan kecil,
yakni maksimum 5 gross ton. Atas kondisi itupulalah UU Perikanan menyebutkan
secara jelas bahwa, kaum nelayan kecil tidak dipungut retribusi sama sekali
(Pasal 48 Ayat 3).


Dari sana dapat kita ketahui bahwa, agenda penghapusan retribusi terhadap
nelayan (tanpa diikuti kata sifat “kecil” sesudahnya) adalah semata-mata
untuk memberikan kemudahan bagi pelaku usaha industri perikanan melalui
pemberian insentif dalam bentuk penghapusan biaya retribusi; dan bukan
ditujukan untuk nelayan kecil (baca: tradisional) yang jumlahnya mencapai
lebih dari 90% armada perikanan nasional. Tentu, hal ini dipastikan
bertentangan dengan amanat UU, yang mewajibkan pemerintah untuk melakukan
pungutan perikanan kepada pelaku usaha yang memperoleh manfaat langsung dari
sumber daya ikan dan lingkungan di wilayah pengelolaan perikanan Republik
Indonesia dan di luar wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia
(Pasal 48, Ayat 1, dan 2).


Jika kebijakan ini diteruskan, maka akan melahirkan 3 masalah,
masing-masing: (1) semakin menurunnya Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)
dari sektor kelautan dan perikanan. Seperti yang sudah kita jalani
sebelumnya, dalam kondisi diberlakukannya pungutan retribusi saja, PNBP
sektor ini terus merosot, masing-masing: Rp293,15 Milyar (2004), Rp288,93
Milyar (2005), Rp215,32 (2006), Rp134,63 Milyar (2007), dan terakhir angka
terendah pada Rp104,19 Milyar (2008); (2) membengkaknya biaya subsidi negara
pada kegiatan perikanan skala industri yang dipastikan akan mengambil
sekaligus mereduksi alokasi anggaran untuk kepentingan pemberdayaan nelayan
tradisional; dan (3) semakin meluasnya kawasan tangkap lebih (over fishing)
dan ancaman krisis ikan (pangan) Indonesia. Terkait krisis pangan, lima
puluh tujuh tahun silam the founding fathers Ir Soekarno pernah mengingatkan
kita, bahwa pangan merupakan soal mati-hidupnya suatu bangsa, apabila
kebutuhan pangan rakyat tidak dipenuhi maka malapetaka.


Blunder kedua adalah ketika pemerintah membuka kembali izin ekspor ikan
Cakalang dalam bentuk utuh mulai tanggal 11 November 2009 lalu. Alasannya,
guna mengurangi stok ikan yang menumpuk di sejumlah wilayah di Indonesia
yang berdampak pada menurunnya harga Cakalang di sejumlah pasar domestik
(Kompas, 11 November 2009). Padahal, fakta di lapangan tak selalu
menggambarkan kelebihan stok ikan Cakalang. Alhasil, analisis instan yang
keliru, justru melahirkan solusi instan pula, yakni mengekpor gelondongan
ikan segar keluar negeri. Padahal di luar negeri, semisal Thailand, harga
komoditas cakalang juga sedang terpuruk (KONTAN, 10 November 2009).


Jika sebelumnya penghapusan retribusi adalah untuk memberikan kemudahan pada
pelaku usaha perikanan, maka pembukaan kran ekspor gelondongan Cakalang akan
menyebabkan Indonesia kehilangan bahan baku untuk optimalisasi industri
pengolahan dalam negeri, sekaligus kehilangan kesempatan untuk mendapatkan
nilai tambah dari usaha pengolahan ikan. Seyogyanya, penumpukan
mengindikasikan adanya masalah pada tata kelola perikanan nasional. Jika
tata kelola perikanan, dalam hal ini antara kapasitas penangkapan, proses
pendistribusian bahan baku, serta kapasitas pengolahan industri nasional
berjalan selaras, maka penumpukan dipastikan tidak akan terjadi. Akhirnya,
ekspor gelondongan Cakalang bukanlah pilihan bijak, tapi justru keinginan
untuk membenahi tata kelola perikanan di dalam negerilah yang perlu
disegerakan.




*Upaya luar biasa*

Sudah jamak dibenak publik bahwa seorang politisi senang menyampaikan apa
yang ingin didengar oleh konstituennya, tapi bukan apa yang ingin dia
lakukan. Dalam hal ini, mencermati secara awas dan teliti terhadap Grand
Strategy Kelautan dan Perikanan ke depan adalah kontribusi besar masyarakat
sipil dan nelayan tradisional Indonesia untuk memastikan roda pemerintah
berjalan dalam lingkar konstitusi: mewujudkan masyarakat yang sejahtera,
adil, dan makmur. Apalagi terakhir diketahui bahwa, ancaman perubahan iklim
terus meluas dan perlu disikapi dengan upaya perlindungan lebih terhadap
nelayan tradisional. Mengingat, Laporan Organisasi Pangan Dunia (FAO)
menyebutkan bahwa, sepanjang tahun 2008 diperkirakan 24 ribu nelayan dunia
meninggal di laut akibat cuaca ekstrem. Di Indonesia sendiri, periode
Desember 2008-Maret 2009 tercatat 46 orang nelayan tradisional telah
meninggal dunia saat beraktivitas menangkap ikan di laut (KIARA, 2009).


Lebih dari itu, Fadel Muhammad patut untuk membuka ruang partisipasi sejak
dini, guna menempatkan nelayan tradisional dan masyarakat pesisir sebagai
subjek utama dalam mengelola sumberdaya kelautan dan perikanan. Harapannya,
apa yang menjadi agenda Menteri kelautan dan Perikanan dapat berkesesuaian
dengan kebutuhan masyarakat di tingkat lokal. Sedangkan dalam konteks
kebijakan, warisan rezim privatisasi dan komersialisasi wilayah pesisir,
laut, dan pulau-pulau kecil penting untuk dikoreksi. Upaya koreksi juga
harus diikuti dengan mulai menginisiasi lahirnya UU Perlindungan terhadap
Perairan Tradisional, sebagai upaya luar biasa oleh negara atau affirmative
action guna menjamin terlindunginya laut sebagi ruang hidup rakyat, serta
terpenuhinya hak-hak konstitusional nelayan tradisional yang belum
terpulihkan hingga kini. Jika ini ditempuh, pantas kiranya Fadel Muhammad
melepas mandat rakyat Gorontalo untuk mengepakkan sayap pengabdiannya di
pentas Nasional!***

Sumber: Majalah FORUM Keadilan No.30/23-29 November 2009, Hal 46-47


------------------------------

Keanekaragaman budaya Indonesia dari satu sisi adalah kekayaan, tetapi dari
sisi lain adalah kerawanan. Sebagai kekayaan, keanekaragaman budaya dapat
menjadi sumber pengembangan budaya hibrida yang kaya dan tangguh, melalui
penyuburan silang budaya. Sebagai kerawanan, keanekaragaman budaya
melemahkan kohesi antarsuku dan pulau.



Berbagi informasi adalah hal terpenting dalam bermasyarakat. Terlebih bagi
nelayan tradisional dan masyarakat yang tinggal di wilayah pesisir dan
pulau-pulau kecil dan masyarakat luas yang tinggal di belahan bumi lainnya.



Kunjungi situs web KIARA di http://www.kiara.or.id. Pastikan Anda adalah
orang yang pertama kali mengetahui perkembangan informasi kelautan dan
perikanan nasional.

Enam Langkah Skenario Mitigasi Perubahan Iklim

KLH:
23-Nov-2009; 07:37
By Republika Newsroom
Senin, 23 November 2009 pukul 20:06:00
JAKARTA--Kementeria n
Negara Lingkungan Hidup (KLH) menyatakan ada enam langkah skenario mitigasi
perubahan iklim seperti yang termaktub pada laporan Komunikasi Nasional II,
kata Deputi Menteri KLH Masnellyarti Hilman. Dalam peluncuran Dokumen Nasional
II itu, di Jakarta, Senin, Masnellyarti Hilman mengatakan, skenario mitigasi
itu terkait dengan kehutanan yaitu program penghijauan dan penghutanan kembali
dengan target 0,7 juta hektare per tahun, program penanaman untuk memenuhi
permintaan kayu pada 2010 dengan perkiraan dari FAO sebesar 0,3 juta-0,4 juta
hektare per tahun.
read
more

Optimisme
Jelang KTT Copenhagen
24-Nov-2009; 07:42
By Republika Newsroom
Selasa, 24 November 2009 pukul 04:41:00
COPENHAGEN-- Harapan bagi KTT Copenhagen membahas perubahan iklim Desember
nanti semakin kuat dengan rencana kehadiran 60 presiden dan perdana
menteri.Sudah ada keprihatinan bahwa KTT Copenhagen tidak akan melahirkan
kesepakatan yang kuat. Namun para pengamat menilai kehadiran begitu banyak
kepala negara akan mengubah perkiraan itu. Pertemuan tahunan PBB membahas iklim
ini biasanya dihadiri para menteri lingkungan.
read
more


U.S.
To Bring Emissions Cut Target To Copenhagen Talks
24-Nov-2009; 07:35
Date: 24-Nov-09
Country: US
Author: Jeff Mason
WASHINGTON - The United States will propose an emissions reduction target at
U.N. climate change talks in Copenhagen in December with an eye toward winning
support from U.S. lawmakers who must agree to put it into law.A senior Obama
administration official told reporters on Monday that Washington would make
clear in the "next several days" what it planned to put on the table
at the talks, and a greenhouse gas emissions goal -- in line with proposals in
the U.S. Congress -- would be included.
read
more

Komandan Le, Kesuksesan "Manusia Perahu"

AFP PHOTO/HOANG DINH NAM

Komandan Le

Kamis, 19 November 2009 | 10:22 WIB

Pelajaran untuk tidak cepat putus asa bisa disimak dari pengalaman hidup Hung Ba Le. Pria asal Vietnam ini keluar dari negaranya pada usia 5 tahun sebagai ”manusia perahu”. Namun, 34 tahun kemudian dia kembali ke Vietnam sebagai komandan kapal perusak AS, USS Lassen. Dia warga AS berdarah Vietnam pertama yang menjadi komandan sebuah kapal perang AS.

Le (39)—sumber lain menyebutkan Le Ba Hung—hari Minggu (8/11) memimpin USS Lassen merapat di dermaga Danang, Vietnam tengah. Le, yang akrab dipanggil Komandan Le, tiba dengan penampilan resmi sebagai komandan kapal perang AS. Seragam serba putih dengan berbagai simbol militer di dada kiri dan kedua bahunya. Karpet merah menyambut langkah Le dan sejumlah perwira dari Armada VII AS.

”Sungguh luar biasa,” ujar Le saat menjejakkan kaki di dermaga Danang. Saya bisa kembali ke Vietnam setelah 34 tahun, dan datang sebagai komandan kapal perang AS, merupakan kehormatan dan keistimewaan yang luar biasa,” ujarnya. Kamera wartawan cetak dan televisi berkali-kali merekam momentum ini.

Le tetap melepas senyum sekalipun sempat terjadi insiden diplomatik. Sejumlah pejabat Vietnam memboikot acara karena bendera Vietnam tak terlihat bersama bendera AS dipasang di anjungan kapal USS Blue Ridge, kapal komando Armada VII yang merapat di Danang. Namun, semua itu ”cair” setelah bendera merah dengan bintang kuning dikibarkan.

”Bertahun-tahun muncul di benak saya untuk kembali ke Vietnam,” ujarnya.

Bisa melangkahkan kaki di bumi Vietnam punya arti mendalam baginya. ”Saya kini mewakili negara saya, AS. Namun, jujur, saya paham soal Vietnam, budaya, manusianya, tradisinya. Semua itu berperan kunci dalam hidup saya,” tegasnya.

Kontras

Kehadiran Le di Danang itu kontras dengan kondisi pada 30 April 1975, saat dia bersama orangtua dan tiga saudaranya keluar secara diam-diam dari Vietnam. Ayahnya, Thong Ba Le (68), memilih pergi karena nyawa dia dan keluarganya terancam di tangan penguasa komunis Vietnam Utara.

Thong, yang saat itu adalah panglima AL Vietnam Selatan di Danang, merupakan pejabat militer paling senior. Mereka memilih pergi saat pasukan Vietnam Utara terus membombardir dengan roket dan mortir ke Danang. Saigon (kini Ho Chi Minh City), ibu kota Vietnam Selatan, juga mulai dikuasai pasukan Vietnam Utara.

Le yang berusia 5 tahun masih ingat keadaan saat itu. Ayahnya hanya membawa istri dan empat anaknya yang masih kecil, termasuk Le. Empat anak yang lebih besar dibiarkan di Hue, tempat asal Thong, sekitar 80 kilometer utara Danang.

”Dua dari empat kakak saya selama dua tahun harus masuk kamp pendidikan penguasa komunis,” ujarnya.

Perahu nelayan yang membawa mereka bersama sekitar 200 warga Vietnam lainnya terkatung-katung selama dua hari di Laut China Selatan sampai sebuah kapal perang AS menyelamatkan mereka. Di atas kapal itu sudah ada ratusan warga Vietnam lain, yang dikenal sebagai ”manusia perahu”.

Le baru bisa berkumpul lagi dengan empat saudaranya di AS delapan tahun kemudian. Ibunya dan beberapa saudara Le sudah mengunjungi Vietnam, tetapi Le tak sempat karena sibuk dengan sekolah dan pekerjaannya. Dia baru kembali ke Vietnam pada 8 November lalu sebagai komandan kapal perusak USS Lassen, sekaligus membawa misi persahabatan.

Le yang lulus Akademi AL AS tahun 1992 meniti karier di angkatan laut karena mengikuti jejak ayahnya, yang saat itu menjadi komandan pada AL Vietnam dan didukung AS saat berperang melawan Vietnam Utara. Kakeknya juga menjadi panglima pada era kerajaan Vietnam.

”Ayah tak pernah kembali ke tanah kelahirannya,” ujar Le, ayah dua anak ini.

Thong dan Le adalah cerita sukses ”manusia perahu” di AS. Setiba di AS, Thong menjadi kondektur bus, lalu manajer pada jaringan ritel di Virginia. Kesuksesan ini membuat Thong bisa mengirim anak-anaknya belajar hingga universitas.

Le yang pintar mendapat beasiswa. Berprestasi dalam olahraga di SLTA membuat Le bergabung ke Akademi AL. Dia meraih gelar ilmu ekonomi tahun 1992 lalu direkomendasikan menjadi perwira AL AS.

”Saya beruntung,” ujar Le. ”Ayah membawa saya keluar dari Vietnam. Dia memberi peluang bagi kami untuk memiliki kehidupan yang baik,” tambahnya.

Strategi besar

Sejak kejatuhan Vietnam Selatan tahun 1975 ratusan ribu warga Vietnam, yang juga dikenal dengan Viet Kieu, meninggalkan negaranya tanpa tujuan. Belakangan mereka kembali ke Vietnam untuk berbisnis atau menjalin kerja sama.

Sepanjang tahun 2008 sekitar 8 miliar dollar AS dana yang dikirim warga Vietnam ke negaranya. Pengusaha Vietnam memberi jaminan bagi mereka untuk memiliki properti. Mereka juga bisa memiliki kewarganegaraan ganda.

Kehadiran AL AS di Vietnam yang diperkuat dengan kehadiran Komandan Le merupakan bagian dari eskalasi hubungan kedua negara yang semakin hangat. Perang Vietnam yang berlangsung sejak September 1959 dengan 3 juta-4 juta korban tewas di pihak Vietnam dan 58.000 tentara AS itu kini mulai dibiarkan sebagai sejarah buruk yang tak boleh terulang.

Hubungan hangat AS dan Vietnam mulai terjalin sejak AS mencabut embargo ekonomi tahun 1994, setahun sebelum normalisasi hubungan Hanoi dan Washington. Sejak itu AS menjadi pasar nomor satu produk ekspor Vietnam. Kehangatan kedua musuh lama ini juga erat berkaitan dengan perkembangan geopolitik di Laut China Selatan.

”Bertahap dan mantap,” ujar Carlyle B Thayer, ahli peta militer Vietnam, seperti dikutip International Herald Tribune. Kehadiran Komandan Le adalah bagian dari strategi ini. Vietnam menghendaki kehadiran militer AS untuk mengimbangi militer China yang kian besar ke Laut China Selatan. Kehadiran militer AS juga tidak demonstratif, yang bisa membuat China geram.

Le yang sukses menjadi simbol lain. Media Vietnam meliput dia secara luas. Bahkan ia diperkenankan mengunjungi Hue, kampung asal nenek moyangnya, untuk bertemu sanak keluarga yang masih ada. Ia juga berziarah ke makam leluhurnya.

Le mengemukakan perlunya kerja sama dan latihan perang antarkedua negara pada masa depan. ”Ini akan membantu stabilitas regional di kawasan ini dan mendorong saling pemahaman kapabilitas masing-masing,” katanya.

Datang sebagai komandan jelas membuat Le mendapat pelayanan ekstra. ”Saya ingin kembali seperti warga biasa. Saya tak tahu kapan akan kembali lagi,” ujar Le, yang hanya sedikit memahami bahasa Vietnam. Le adalah cerita sukses ”manusia perahu” Vietnam.

kompas.com